“Antara Realitas dan Angan: Integrasi Partai Islam Paska PILEG 2014”


Oleh[1]
Pesta demokrasi skala nasional tahap pertama telah usai ditandai dengan selesainya Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014. Hasil perolehan suara sementara partai politik (Parpol) beraliran agama Islam jauh dibawah 20 persen sebagai syarat Parpol mengusung calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres). Sedangkan Parpol non-beraliran Islam nasibnyapun sama, juga tidak ada satupun yang suaranya sampai di atas 20 persen. Satu-satunya solusi bagi semua partai politik terutama partai beraliran Islam untuk maju bertarung di pesta demokrasi tahap kedua pada Juli mendatang adalah koalisi.
Keharusan Bekoalisi
Parpol keagamaan yang terlibat dalam pesta demokrasi tahap pertama ditahun 2014 diantaranya: PKB, PKS, PAN, PBB, Golkar, Gerindra, Hanura, PKPI dan Nasdem. Partai berbasis massa Islam, ada PKB, PAN dan PBB yang semuanya memperoleh suara yang sangat mengkhawatirkan. Diman sangat jauh dari ambang batas untuk maju ke pertarungan Pilpres. Partai-partai beraliran Islam, perolehan suaranya dibawah tiga partai non-keagamaan. Dapat dilihat dari perolehan suara partai keagamaan yang tertinggi perolehan suaranya (suara PKB 9,58 persen). PDIP sebagai partai nasionalis memimpin perolehan suara (19,52 persen), Partai Golkar berada di urutan kedua dan partai Gerindra di urutan ketiga.
Ketiga partai non-keagamaan di atas mudah melakukan koalisi dengan partai lain untuk mengusung Capres dan Cawapresnya. Berbeda dengan partai-partai beraliran Islam yang harus bekerja keras untuk mendapatkan koalisi. Namun, terdapat satu model yang akan mepermudah partai Islam dan berbasis massa Islam dalam mengusung tokoh Islam. Tokoh Islam yang paling representatif untuk mewakili semua partai yang beraliran Islam. Model itu adalah model klasik yang sudah lama di wacanakan yaitu bersatunya partai Islam dan berbasis massa Islam.
Agenda Koalisi
Koalisi yang akan ditempuh oleh partai-partai politik semakin meningkatkan konstelasi perpolitikan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari peta perpolitikan yang coba dibangun baik partai-partai keagamaan maupun non-keagamaan. Partai Islam dan partai berbasis massa Islam dapat disatu paketkan menjadi partai beraliran agama Islam. Gabungan hasil perolehan suara semua partai beraliran Islam sebesar 32 persen. Berarti ketika semua partai beraliran Islam disatukan atau berkoalisi, partai beraliran Islam dapat maju di Pilpres mendatang. Pertanyaan yang kemudian lahir adalah apakah semua partai beraliran Islam dapat disatukan – “integration  agenda” – ataukah sebatas harapan mandul yang hanya ilusi belaka?.
          Bersatunya semua partai beraliran Islam dalam satu wadah persekutuan masih sebatas mimpi atau angan-angan. Sesuatu yang diimpikan supaya dapat terealisasi membutuhkan perjuangan besar, perjuangan yang tidak main-main. Dalam sejarah perjalanan partai politik beraliran Islam, pada waktu Orde Baru PPP dapat dikategorikan sebagai satu-satunya partai yang beraliran Islam tetapi tidak pernah memimpin perolehan suara terbanyak. Dibandingkan dengan Pemilihan Umum pada tahun 1955, walaupun partai Islam banyak tapi partai Masyumi dan partai NU masing-masing di urutan kedua dan keempat.[2]
Bersatunya partai Islam dan berbasis massa Islam masih abu-abu walaupun beberapa hari yang lalu telah dimuat surat kabar Kompas, MUI (Majelis Ulama Indonesia) beserta 66 perwakilan Organisasi Masyarakat Islam (ORMAS Islam) melakukan pertemuan atau dikenal dengan Forum Ukhuwah Islamiyah dan MUI. Namun, pertemuan itu belum dapat menggaransikan akan ada persekutuan antara partai Islam dan partai berbasis massa Islam. MUI hanya mendapat amanah agar ada silaturahmi antara MUI dengan pimpinan partai-partai Islam dan berbasis Islam. Motivasi menyatukan partai Islam dan partai berbasis massa Islam yaitu terwujudnya harapan-harapan konstituen muslim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Basri Barmanda, “Kami mengetuk partai Islam dan Partai berbasis Islam agar menunaikan amanah dan tanggungjawab memenuhi harapan konstituen Muslim, bagi adanya koalisi strategis partai Islam dan berbasis massa Islam maupun dengan partai2 lain, dimana Partai Islam yang menentukan dalam menghadapi Pilpres 2014”.[3]
          PKS sendiri sebagai partai Islam memiliki harapan tinggi agar bersatunya partai Islam. Majelis Syuro PKS, Al Muzmmil Yusuf mengatakan bahwa, “Dengan suara 30 persen, saya mengajak lima Parpol Islam duduk bersama membahas agenda utama umat dan bangsa...termasuk membahas siapa capres-cawapres yang layak mewakili keumatan dan kebangsaan”. Juga terdapat pertemuan antara 17 Ormas Islam dan Pengurus Besar NU yang telah menghasilkan tim kecil yang diketuai Said Aqil (Ketua PBNU) dan Din Syamsuddin (Ketua Umum  PP Muhammadiyah).[4] Beberapa deskripsi diatas membuka sedikit peluang partai beraliran Islam bisa teritegrasikan dan terwujudnya harapan masyarakat muslim agar semua partai Islam bersatu.
Skeptisme Koalisi
Ketika melihat prilaku beberapa Parpol saat ini menimbulkan skeptisme terhadap akan bersatunya partai Islam. Skeptisme lahir karena melihat kondisi internal PPP yang terbagi dua kubu antara Ketua Umum PPP dan beberapa DPW PPP. Prilaku Suryadarma Ali yang dikatakan melanggar etika orgnaisasi menjadi penyebab perpecahan internal PPP menjadi dua. Sedangkan PKB dapat diasumsikan partai yang tidak konsisten. Dimana dulunya Rhoma Irama diusung PKB menjadi Capres berhasil mendongkrak suara PKB, tetapi paska Pileg Muhaimin Islkandar menggeser posisi Rhoma baik maju menjadi Capres maupun Cawapres. Padahal Salahuddin Wahid dalam tulisannya menganggap Rhoma sebagai tokoh yang tampil secara alamiah, tokoh- yang populer dan harus didorong untuk maju sebagai capres/ cawapres.[5] Di sisi lain ketika menilik pola gaul elite politik serta model pendekatan antara Parpol dalam beberapa hari belakangan ini, ada isyarat masih adanya kemungkinan koalisi yang tidak didasarkan atas kesamaan ideologi atau platfrom partai politik, seperti pendekatan antara Geirndra, PKS, dan PPP.[6]
Skeptisme lainnya ketika melihat kondisi partai Islam dan partai berbasis massa Islam secara universal semakin meningkatkan skeptisme beberapa kalangan. Pertama, ketidakberanian partai Islam menguatkan identitas keislaman dan berikhtiar menjadi partai inklusif.[7]  Kedua, PKS-pun yang motivasinya tinggi untuk menyatukan partai Islam tetapi dalam konteks saat ini, dia bergerak dari partai ideologis menjadi partai elektoralis. Dimana orientasinya bukan lagi syariah, tapi suara.[8] Ketiga, persfektif kelas mestinya juga menjadi kebijakan-kebijakan partai Islam nantinya yang harus diperjuangkan.[9] Selain itu Cak Nur di tahun 1970-an mengatakan “Islam Yes, Partai Islam No”. Rasionalisasi Cak Nur untuk mengungkapkan hal seperti itu karena melihat kesalahan patai Islam dalam panggung politik nasional setidaknya mengindikasikan tiga hal yang perlu dikaji lebih lanjut.
Pertama, dalam masyarakat Indonesia yang demikian plural dan negara menjamin kebebasan hidup beragama, mungkin saja yang lebih tepat adalah partai terbuka, inklusif, tanpa harus membatasi dirinya secara eksklusif berdasarkan ideologi agama mengingatmasyarakat sudah religius. Kedua, suka atau tidak, sekularisasi sistem politik di Indonesia semakin menguat, yaitu yang berdasarkan argumentasi dan wacana rasional berdasarkan konstitusi sebagai negara kebangsaan, bukannya negara agama. Ruang publik diatur konstitusi dan undang-undang negara, bukan institusi agama. Agama bergerak dan tumbuh pada wilayah individu dan masyarakat yag diwadahi oleh ormas, tetapi tidak mengatur negara. Ketiga, partai keagamaan selama ini tidak mampu menampilkan kader-kader dan sosok negarawan dengan visi dan programnya yang unggul dan terbukti mampu menyelesaikan tantangan besar bangsa serta dirasakan langsung oleh masyarakat banyak.[10] Ketiga sinyalamen diatas kemungkinan besar masih menjamur sampai saat ini di antara partai-partai Islam.
          Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah hipotesa bahwa terintegrasinya partai beraliran Islam sangat kecil peluangnya. Namun kita sebagai kaum akademis: Peta perpolitikan dapat berubah dengan cepat baik dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam dan seterusnya. Untuk itulah kita sebagai generasi umat dan bangsa bisa memahami politik dengan baik sebagaimana adagium yang berbunyi: “siapa yang buta ideologi maka dimakan ideologi, siapa yang buta politik maka dimakan politik”.




[1] Muh. Jusrianto Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angakatan 2010 sang pemuda yang sadar akan perlu banyak belajar.
[2] Baca, Harun Husein, “Bermula Dari Aliran, Berakhir di Panngkuan Politik Kartel”, Republika, (Kamis, 31 Januari 2013).
[3] Baca, (Kompas, 22 April 2014), “Koalisi Parpol Islam: MUI Siap Fasilitasi Petemuan”.
[4] Baca, (Kompas, Kamis 17 April 2014), “Partai Islam Didorong Berkoalisi Usung Capres-Cawapres”.
[5] Lihat, Salahuddin Wahid, (Kompas, Jum’at 8 Februari 2013), “Mencari Pemimpin”.
[6] Baca, Kiki Syahnakri, (Kompas, Senin, 21 April 2014), “Koalisi dan Zaken Kabinet”.
[7] Baca, Harun Husein, (Republika, Kamis, 31 Januari 2013), “Bepacu Dalam Keremangan Ideologi: Partai-Partai Hanyut Dalam Selera Pasar dan Cenderung Catch All”.
[8] Baca, (Republika, Kamis, 31 Januari 2013), “Wawancara Harun Husein dengan Ari Dwipayan, “Semua menuju Partai lektoralis”.
[9] Baca, (Republika, Kamis, 31 Januari 2013), “Wawancara Harun Husein dengn Fachry Ali, “Ideologi Partai Kita Ecek-Ecek”.
[10] Baca, Komaruddin Hidayat, (Kompas,Rabu, 20 November 2013), “Menimbang Partai Agama”.

0 komentar:

Post a Comment

 

My Profil

My photo
Batu Bolong, Makassar/Sulsel, Indonesia
Nama Asli Muhammad Jusrianto, tetapi di dunia maya saya lebih dikenal "Juice To Alah" sebagai hasil Baptisan sendiri. Sekarang bergelut di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Asal dari salah satu daerah terpojokkan di daerah Enrekang/ Sulsel, para pendahulu kala menamai daerah saya: Rt. Lemo desa Latimojong (kaki gunung tertinggi di pulau Selawesi. " Sekarang di Malang Pulau Jawa Malang Sedangkan Asli Rt. Lemo di Sulawesi. Intinya saya " Anak Perantau"

Popular Posts

Musik

Video